Bimtek SMKI
Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan mendukung kinerja instansi pemerintah, sejumlah pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) Kabupaten Ngawi mengikuti Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). Kegiatan yang berlangsung selama 2 hari ini, Kamis-Jumat (28-29/11/2024), mengambil tempat di Rumah Makan La Densa Ngawi.
Wurianto Saksomo, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, dalam sambutannya mewakili Kepala Diskominfo SP mengatakan bahwa mendasar regulasi tentang manajemen PNS, setiap PNS memiliki hak dan kesempatan yang sama untuk diikutsertakan dalam pengembangan kompetensi minimal 20 jam pelajaran dalam 1 tahun. Bentuk pengembangan kompetensi tersebut antara lain pelatihan, sosialisasi, _mentoring, benchmarking_ (studi banding), magang, dan lain-lain.
“Bimbingan Teknis atau Bimtek merupakan salah satu bentuk pengembangan kompetensi PNS, sebagaimana halnya Bimtek SMKI ini yang bertujuan untuk menambah pengetahuan dan keahlian pegawai Diskominfo SP di bidang keamanan informasi,” pungkas Wurianto.
Joko Dwi Santoso, narasumber yang notabene dosen Universitas Amikom Yogyakarta, menyampaikan bahwa Sistem Manajemen Keamanan Informasi atau SMKI adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan kontrol yang diterapkan untuk melindungi informasi dari ancaman yang dapat merusak kerahasiaan, integritas, dan ketersediaannya. Sistem ini bertujuan untuk memastikan bahwa informasi dan aset terkait dikelola dengan cara yang aman dan terlindungi dari berbagai risiko, baik yang berasal dari ancaman internal maupun eksternal.
“Pengukuran dan evaluasi keamanan informasi sangat penting untuk memastikan bahwa sistem dan data organisasi terlindungi dengan baik. Dengan menggunakan instrumen yang tepat seperti audit keamanan, penilaian risiko, pemantauan insiden, dan _penetration testing_, organisasi dapat secara proaktif mengidentifikasi dan memperbaiki potensi kerentanannya. Evaluasi keamanan yang berkala akan membantu organisasi untuk meningkatkan kebijakan, prosedur, dan kontrol keamanan mereka,” kata Joko. (Persandian)
