Presiden Tunjuk BKKBN Ketuai Program Percepatan Penanganan ‘Stunting
Presiden RI Joko Widodo memerintahkan kepada Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) mengoordinasikan pelaksanaan program penurunan stunting di Indonesia.
“Telah diputuskan (Presiden) bahwa sebagai ketua pelaksana dari program luar biasa di dalam penanganan stunting ini adalah di bawah Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN,” ujar Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy usai mengikuti Rapat Terbatas yang dipimpin oleh Presiden, di Jakarta, Senin (25/01/2021).
Selain itu, Presiden juga memerintahkan untuk memfokuskan alokasi anggaran terkait program penurunan stunting yang selama ini tersebar di lebih dari 20 kementerian/lembaga (K/L).
“Beliau meminta supaya difokuskan kepada beberapa kementerian yang memang memiliki perpanjangan tangan langsung ke bawah, sehingga dengan demikian hanya beberapa kementerian dan lembaga,” ujar Muhadjir.
Kegiatan BKKBN dalam upaya percepatan penurunan stunting, imbuhnya, akan didukung oleh beberapa K/L tersebut. Selain itu, pemerintah daerah juga diharapkan mengambil peran dalam upaya ini.
“Bapak Presiden juga meminta supaya daerah-daerah provinsi, kabupaten, dan kota terutama yang angka stunting-nya masih tinggi, betul-betul memiliki kepedulian, memiliki kesungguhan dalam ikut serta menangani stunting ini,” ujar Muhadjir.
Sebagaimana diungkapkan oleh Menko PMK, Presiden menargetkan penurunan angka stunting hingga mencapai kisaran 14 persen pada tahun 2024.
“Bapak Presiden telah memberikan arahan kepada kami bahwa sampai tahun 2024 nanti angka stunting di Indonesia ditargetkan akan turun mendekati angka 14 persen,” ujarnya.
Muhadjir mengungkapkan, angka stunting di Indonesia pada tahun 2019 adalah sebesar 27,6 persen dan diperkiraan mengalami kenaikan di tahun 2020 akibat adanya pandemi COVID-19 yang melanda.
Sehingga, untuk mencapai target 14 persen di tahun 2024 tersebut, imbuhnya, setiap tahun harus tercapai penurunan angka stunting sebesar 2,7 persen.
“Ini adalah suatu target yang luar biasa besar, karena itu Bapak Presiden memberikan arahan agar ada langkah-langkah yang luar biasa, yang tidak biasa, atau extraordinary,” ujarnya.
Dalam melakukan upaya tersebut, imbuh Muhadjir, Presiden meminta hasil pemetaan stunting di Indonesia digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan.
“Bapak Presiden menyampaikan bahwa untuk pemetaan stunting di Indonesia sebetulnya sudah sangat detail dan jelas. Beliau menekankan supaya itu dijadikan dasar untuk kita membuat langkah-langkah konkrit, detail, dan terukur sampai tahun 2024 nanti,” ujarnya.
Lebih jauh Menko PMK mengungkapkan, Presiden sangat memberikan perhatian pada upaya penurunan stunting ini karena sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak-anak Indonesia.
“Kenapa angka stunting ini menjadi perhatian dari Bapak Presiden? Karena kita tahu bahwa kalau orang atau anak atau bayi sudah terlanjur kena stunting pada usia 1.000 hari awal kehidupan, maka perkembangan kecerdasannya itu tidak akan bisa optimal sampai nanti dewasa menjadi usia produktif,” ungkapnya,
Ditambahkannya, berdasarkan data Bank Dunia, angka stunting angkatan kerja di Indonesia mencapai 54 persen. “Jadi 54 persen angkatan kerja kita sekarang ini adalah mantan atau penyintas stunting. Inilah kenapa Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat-sangat khusus berkaitan dengan masalah stunting ini,” pungkas Muhadjir.
Perbaiki Manajemen
Presiden menargetkan penurunan angka stunting atau kondisi gagal pertumbuhan pada anak hingga mencapai kisaran 14 persen pada tahun 2024. Menanggapi hal itu, Kepala BKKBN Hasto Wardoyo dalam keterangan persnya bersama Menko PMK, menyampaikan bahwa pihaknya akan menyiapkan struktur dan program kerja untuk menjalankan perintah Presiden tersebut
“Saya sebagai Kepala BKKBN tentu menerima amanat ini dan tentu dengan niat dan tekad yang kuat. Tugas yang tidak ringan bagi kami, kami harus menyiapkan struktur di BKKBN dan juga program kerja di BKKBN,” ujarnya.
Diungkapkan Hasto, dalam Rapat Terbatas, Presiden menginstruksikan BKKBN untuk membenahi manajemen program penurunan stunting yang ada.
“Anggaran sudah jelas, pemetaan sudah jelas, maka yang belum begitu optimal adalah manajemennya. Arahan Bapak Presiden pada kami, tentunya harus meningkatkan kualitas manajemen ini. Oleh karena itu, perencanaan untuk penurunan stunting ini harus kami lakukan dengan baik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Hasto mengatakan, upaya pencapaian target 14 persen tersebut merupakan tantangan yang besar, mengingat selama lima tahun terakhir penurunan angka stunting di Indonesia masih berada di angka 1,6 persen per tahun.
“Target dari Bapak Presiden seperti disampaikan Pak Menko 14 persen, maka kami harus menaikkan percepatan itu menjadi 2,7 persen per tahun,” ujarnya.
Hasto mengatakan, dengan prevalensi stunting sebesar 27,6 persen di tahun 2019, maka dengan perkiraan 20 juta bayi akan lahir dalam empat tahun ke depan, maka diperkirakan sekitar 7,2 juta dari mereka akan mengalami stunting.
Untuk mencapai target prevalensi stunting 14 persen, imbuhnya, jumlah tersebut harus ditekan hingga mencapai sekitar 3,4 juta anak.
“Itu tugas yang saya sampaikan cukup menantang, sehingga kami harus memetakan itu dan setiap tahun tidak boleh ada stunting baru sebanyak 680 ribu. Harus di bawah itu, tanpa di bawah itu, maka capaian 14 persen itu akan sulit,” pungkasnya.
