Fenomena Buzzer: Noise vs Voice – Menimbang Urgensi Komunikasi Digital Pemerintah
Media sosial kini bukan sekadar ruang berbagi cerita, melainkan medan tempur narasi. Fenomena buzzer sering kali menjadi perbincangan hangat, terutama perannya dalam mendukung program pemerintah. Apakah keberadaan mereka merupakan suara asli rakyat (voice) atau sekadar kebisingan yang mengganggu (noise)?
Topik menarik ini dikupas tuntas dalam talkshow live di RRI Pro 2 Madiun, Rabu (4/3/2026), dengan menghadirkan narasumber Yudha Indra Permana dari Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Ngawi.
Memahami Peran Buzzer: Pendengung Informasi
Dalam pemaparannya, Yudha menjelaskan bahwa secara teknis, buzzer adalah aktor media sosial yang memiliki kemampuan untuk memperkuat atau mendengungkan pesan tertentu agar menjadi pusat perhatian publik.
“Buzzer itu ibarat pengeras suara. Di satu sisi, mereka bisa sangat membantu pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakan secara cepat, seperti program bantuan sosial atau vaksinasi, agar segera sampai ke masyarakat luas,” ujar Yudha.
Namun, ia menekankan bahwa ada garis tipis yang memisahkan antara fungsi informasi dan manipulasi.
Kelebihan: Akselerasi Informasi di Era Digital
Yudha memaparkan beberapa poin positif jika penggunaan narator digital ini dilakukan secara etis:
- Meluruskan Disinformasi: Menjadi garda depan untuk melakukan counter-narrative terhadap hoaks yang menyerang stabilitas.
- Bahasa yang Cair: Mampu menerjemahkan bahasa birokrasi yang kaku menjadi konten yang lebih relevan bagi generasi muda.
- Deteksi Dini: Memicu percakapan yang bisa menjadi masukan atau umpan balik bagi pemerintah daerah.
Kekurangan: Ancaman “Noise” bagi Demokrasi
Di balik kelebihannya, Yudha tidak menampik adanya risiko besar yang menyertai fenomena ini. Penggunaan buzzer yang tidak bijak justru dapat menciptakan polarisasi di tengah masyarakat.
“Risiko terbesarnya adalah terciptanya opini publik semu. Seolah-olah sebuah kebijakan didukung mayoritas, padahal hanya digerakkan oleh akun-akun tertentu. Ini bisa memicu krisis kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah jika realitas di lapangan berbeda dengan apa yang didengungkan di media sosial,” tambahnya.
Beliau juga menyoroti bahaya cyberbullying terhadap pihak yang kritis, yang justru dapat membunuh iklim demokrasi yang sehat.
Strategi Humas Digital yang Sehat
Menutup sesi talkshow, Yudha memberikan pandangan mengenai posisi ideal pemerintah dalam menghadapi fenomena ini. Menurutnya, pemerintah tidak boleh terjebak dalam penggunaan “buzzer gelap” yang manipulatif.
“Pemerintah lebih baik fokus pada pengembangan Humas Digital yang transparan. Prestasi yang nyata akan menjadi ‘suara’ (voice) organik yang jauh lebih kuat daripada ‘kebisingan’ (noise) yang diciptakan oleh ribuan akun anonim. Kepercayaan publik adalah aset yang tidak bisa dibeli dengan algoritma,” pungkasnya.
