Tingkatkan Keamanan Layanan Digital, Diskominfo–Inspektorat Ngawi Gelar Bimtek Manajemen Risiko SPBE

Dalam upaya meningkatkan keamanan dan kualitas layanan publik digital, Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Diskominfo SP) bersama Inspektorat Kabupaten Ngawi menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Aula Inspektorat, Rabu (15/4/2026).

Kegiatan ini menghadirkan narasumber Auditor IT dari Digitama Sinergi Indonesia, Pradiptya Setyahadi, S.Kom., M.Sc., yang memberikan pemahaman terkait mitigasi dan pengelolaan risiko dalam ekosistem digital pemerintahan.

Kepala Bidang Aplikasi Informatika (Aptika) Diskominfo SP Kabupaten Ngawi, Samsul Hadi, S.Sos., M.Eng., menekankan pentingnya sinergi kolaborasi antar perangkat daerah dalam pengelolaan risiko SPBE. “Diskominfo menyediakan data teknis mengenai risiko sistem, sementara Inspektorat memvalidasi efektivitas penanganannya agar kualitas layanan tetap terjamin,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa manajemen risiko menjadi fondasi penting dalam menjaga keamanan data serta keberlangsungan layanan publik berbasis digital.

Sementara itu, Pradiptya Setyahadi menjelaskan bahwa manajemen risiko SPBE mengacu pada standar internasional ISO 30001 dan Permenpan RB Nomor 5 Tahun 2020. Ia juga menekankan bahwa risiko tidak selalu bermakna negatif, tetapi dapat menjadi peluang. “Risiko positif dapat muncul dari pemanfaatan teknologi seperti cloud computing, AI, dan Internet of Things, sedangkan risiko negatif meliputi aspek anggaran, keamanan, dan layanan,” jelasnya.

Penerapan manajemen risiko ini bertujuan melindungi keamanan informasi serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data oleh pimpinan perangkat daerah. Bagi Diskominfo SP, fokusnya mencakup pengamanan infrastruktur, integrasi sistem, dan pemulihan bencana, sedangkan Inspektorat berperan memastikan tata kelola tetap akuntabel dan transparan.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Ngawi diharapkan mampu meminimalisir kendala teknis dalam layanan digital serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan publik. (Aptika)