Warisan Ki Hadjar untuk Pendidikan
Setiap tanggal 2 Mei, kita memperingati Hari Pendidikan Nasional. Nama Ki Hadjar Dewantara kembali disebut, semboyannya dikutip, dan jasanya dikenang. Namun, jika kita menengok lebih jauh, dari gagasan Ki Hadjar, perjalanan Perguruan Tamansiswa, hingga sejarah panjang pemberantasan buta huruf, kita akan menemukan satu benang merah, bahwa pendidikan di Indonesia selalu bergerak antara idealisme besar dan realitas yang tak selalu mudah.
Ki Hadjar Dewantara bukan sekadar simbol. Ia adalah contoh bagaimana pendidikan diposisikan sebagai alat perjuangan. Lahir sebagai bangsawan dengan nama Raden Mas Soewardi Soeryaningrat, ia justru memilih menanggalkan gelarnya demi mendekatkan diri pada rakyat. Dari dunia jurnalistik dan aktivisme, hingga keterlibatannya dalam Indische Partij, ia sampai pada kesimpulan penting: kemerdekaan sejati harus dimulai dari pendidikan.
Pemikiran itu ia wujudkan melalui Tamansiswa pada tahun 1922. Sekolah ini bukan sekadar tempat belajar, melainkan ruang pembentukan manusia merdeka. Konsepnya sederhana tapi dalam. Pendidikan harus mengembangkan rasa, cipta, dan karsa. Seni dan budaya menjadi bagian penting, bukan pelengkap. Guru bukan sekadar pengajar, tetapi pamong yang membimbing dengan keteladanan.
Semboyan Ki Hadjar, ing ngarsa sung tulada, ing madya mangun karsa, tut wuri handayani, hingga kini masih sangat relevan. Ia berbicara tentang kepemimpinan yang manusiawi: memberi contoh, membangun semangat, dan memberi dorongan. Ini bukan hanya prinsip pendidikan, tetapi juga etika sosial.
Namun, seperti dicatat Darmaningtyas dalam Hilangnya Jejak Ki Hadjar Dewantara dan Tamansiswa di Kompas edisi 2 Juli 2022, perjalanan Tamansiswa setelah kemerdekaan tidak selalu mulus. Lembaga yang dulu progresif itu perlahan terjebak dalam romantisme masa lalu. Ia gagal beradaptasi dengan perubahan zaman, bahkan cenderung tertutup dan konservatif dalam pengelolaannya.
Di saat negara memperluas sistem pendidikan formal, menurut Pengurus Majelis Luhur Tamansiswa 2007-2012 ini, Tamansiswa kehilangan peran strategisnya. Ia lebih sering menjadi simbol sejarah daripada pelaku perubahan. Kritik ini terasa pahit, tetapi penting. Warisan besar tidak cukup hanya dikenang, ia harus terus diperbarui.
Di sisi lain, jika kita mundur sedikit ke belakang, tantangan pendidikan Indonesia tidak hanya soal lembaga, tetapi juga soal akses dasar. Laporan Kompas edisi 25 April 2026 dalam Menengok Perjuangan Memberantas Buta Huruf pada Masa Lalu mengingatkan bahwa Indonesia pernah menghadapi persoalan besar, yaitu buta huruf dalam skala massal.
Pada tahun 1970-an, hampir separuh penduduk dewasa Indonesia masih tuna aksara. Bahkan pada tahun 1980, sekitar 28,8 persen masyarakat belum bisa membaca dan menulis. Dalam konteks ini, pendidikan bukan lagi soal kualitas, tetapi soal akses paling dasar, yakni mengenal huruf.
Pemerintah merespons melalui berbagai program, termasuk program “Kejar” (Kelompok Belajar) pada masa Orde Baru. Program ini menyasar masyarakat dewasa dengan pendekatan fleksibel. Wujudnya belajar sambil bekerja dan menggunakan modul berjenjang. Upaya ini memang tidak sempurna, tetapi cukup berhasil menurunkan angka buta huruf secara signifikan hingga di bawah 6 persen pada tahun 1990-an.
Namun, keberhasilan itu menyisakan persoalan baru, yaitu masih rendahnya minat baca. Orang mungkin sudah bisa membaca, tetapi tidak terbiasa membaca. Jumlah buku yang terbatas, akses literasi yang tidak merata, dan kemiskinan mungkin menjadi penghalang. Di sinilah kita melihat bahwa literasi bukan sekadar kemampuan teknis, tetapi juga budaya.
Jika disatukan, tiga potret ini memberi kita cermin. Tentang gagasan Ki Hadjar, kemunduran Tamansiswa, dan perjuangan memberantas buta huruf. Pendidikan Indonesia sejak awal dibangun dengan idealisme tinggi untuk memerdekakan manusia. Namun, dalam praktiknya, ia terus berhadapan dengan tantangan struktural, kultural, dan bahkan internal.
Hari ini, kita hidup di era yang berbeda. Akses pendidikan lebih luas, teknologi semakin canggih, dan informasi berlimpah. Namun, pertanyaan dasarnya tetap sama: apakah pendidikan kita benar-benar membentuk manusia yang merdeka, atau sekadar menghasilkan lulusan semata?
Hari ini yang kita butuhkan bukan gagasan baru, melainkan keberanian untuk kembali pada akar tanpa terjebak pada romantisme masa lalu. Warisan Ki Hadjar bukan untuk dikenang saja, tetapi untuk terus diperbarui. Bukan sekadar dikutip semboyannya, tetapi mesti dipraktikkan. Perjuangan melawan buta huruf bukan sekadar sejarah, tetapi pengingat bahwa perubahan membutuhkan konsistensi. Jika tidak, kita akan terus mengulang pola yang sama: membangun sesuatu dengan penuh semangat, lalu perlahan melupakannya.
Ditulis oleh Wurianto Saksomo, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi
