Evolusi Teknologi dalam Pertarungan Politik

“Medium is the message.” Kalimat ilmuwan komunikasi dari Kanada, Marshall McLuhan, itu kembali menemukan relevansinya pada abad ke-21. Dalam setiap zaman, teknologi komunikasi tidak hanya menjadi alat menyampaikan pesan politik, tetapi juga mengubah cara masyarakat memahami politik itu sendiri. Kini, ketika kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) mulai memasuki arena pemilu, sesungguhnya kita sedang menyaksikan babak terbaru dari sejarah panjang hubungan antara teknologi dan demokrasi.

Banyak orang menganggap AI sebagai revolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Padahal, jika menengok sejarah, setiap lompatan teknologi selalu mengubah wajah kontestasi politik.

Pada awal abad ke-20, radio menjadi senjata baru para politisi. Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memanfaatkan siaran Fireside Chats untuk berbicara langsung kepada rakyatnya. Tanpa perantara surat kabar, ia membangun kedekatan emosional dengan jutaan warga Amerika yang sedang menghadapi Depresi Besar. Radio bukan sekadar alat komunikasi, melainkan instrumen membangun kepercayaan publik.

Beberapa dekade kemudian, televisi mengambil alih panggung. Debat John F. Kennedy melawan Richard Nixon pada Pemilu Amerika Serikat tahun 1960 menjadi tonggak penting. Pendengar radio menganggap Nixon lebih unggul dalam argumen, tetapi pemirsa televisi justru menilai Kennedy sebagai pemenang karena tampil lebih segar, percaya diri, dan fotogenik. Sejak saat itu, citra visual menjadi bagian yang tak terpisahkan dari politik modern.

Internet kemudian membawa perubahan yang lebih radikal. Kampanye Barack Obama pada tahun 2008 menunjukkan bagaimana media sosial mampu menggalang relawan, menghimpun donasi kecil, dan membangun komunitas politik secara digital. Setelah itu, dunia memasuki era algoritma ketika media sosial tidak lagi sekadar menjadi ruang diskusi, melainkan juga mesin distribusi informasi yang sangat personal.

Di sinilah AI hadir sebagai bab berikutnya. Berbeda dengan radio, televisi, atau media sosial yang menyampaikan pesan kepada banyak orang sekaligus, AI mampu “berdialog” dengan setiap individu. Seorang pemilih dapat bertanya mengenai rekam jejak kandidat, membandingkan program kerja, bahkan meminta AI menyederhanakan visi-misi dalam bahasa yang mudah dipahami. Hubungan antara pemilih dan informasi menjadi jauh lebih interaktif.

Bukan hanya pemilih yang memanfaatkan AI. Para kandidat juga mulai menggunakan chatbot berbasis AI untuk menjawab pertanyaan warga selama 24 jam, menyusun pidato, merancang strategi kampanye, hingga memetakan isu yang paling menarik perhatian publik. Kampanye politik perlahan bergeser dari komunikasi massal menuju komunikasi yang sangat personal.

Namun sejarah mengajarkan bahwa setiap teknologi selalu membawa dua wajah. Ketika mesin cetak ditemukan Johannes Gutenberg pada abad ke-15, buku-buku ilmu pengetahuan memang berkembang pesat. Namun, bersamaan dengan itu pamflet propaganda dan fitnah juga menyebar lebih cepat daripada sebelumnya.

Radio yang digunakan Roosevelt untuk membangun optimisme bangsa, pada saat yang sama dimanfaatkan Joseph Goebbels di Jerman sebagai alat propaganda Nazi yang sangat efektif. Televisi yang memperluas akses informasi juga melahirkan politik pencitraan. Internet yang menjanjikan demokratisasi informasi justru kemudian dibanjiri hoaks dan ujaran kebencian. AI tampaknya tidak akan menjadi pengecualian.

Indonesia sebenarnya telah merasakan gejala tersebut pada Pemilu 2024 ketika video deepfake yang menampilkan Presiden Soeharto beredar luas di media sosial. Meski kemudian dapat dibantah, video itu memperlihatkan bahwa teknologi kini mampu menciptakan realitas yang tampak meyakinkan. Di masa mendatang, tantangan mungkin bukan lagi sekadar membedakan mana informasi benar dan salah, melainkan mana yang benar-benar asli.

Yang lebih mengkhawatirkan justru adalah praktik micro-targeting. Berbeda dengan propaganda konvensional yang dapat dilihat semua orang, AI mampu menyampaikan pesan berbeda kepada setiap individu berdasarkan jejak digitalnya. Setiap orang menerima “versi politik” yang dirancang khusus sesuai usia, pekerjaan, hobi, bahkan kecenderungan emosinya.

Fenomena ini mengingatkan pada skandal Cambridge Analytica dalam Pemilu Amerika Serikat 2016 dan referendum Brexit di Inggris. Data jutaan pengguna media sosial dipakai untuk memengaruhi pilihan politik secara sangat spesifik. Demokrasi tidak lagi hanya dipengaruhi pidato di lapangan atau iklan televisi, melainkan oleh algoritma yang bekerja diam-diam di balik layar.

Ironisnya, pengaruh semacam ini sering kali tidak meninggalkan jejak hukum yang jelas. Politik uang dapat dibuktikan melalui transaksi. Sebaliknya, manipulasi persepsi melalui algoritma berlangsung tanpa amplop, tanpa saksi, bahkan tanpa disadari oleh pemilih itu sendiri.

Karena itu, sejarah memberikan pelajaran penting. Teknologi tidak pernah netral. Ia selalu mengikuti nilai yang dibawa manusia. Radio bisa menjadi alat demokrasi atau propaganda. Internet dapat memperluas kebebasan atau memperkuat polarisasi. AI pun akan mengikuti arah yang sama.

Menjelang Pemilu 2029, Indonesia bukan hanya membutuhkan regulasi mengenai penggunaan AI, tetapi juga literasi digital yang jauh lebih matang. Transparansi algoritma, pelindungan data pribadi, dan etika penggunaan AI harus menjadi bagian dari tata kelola pemilu. Tanpa itu, demokrasi berisiko berubah menjadi kompetisi antara algoritma yang paling canggih, bukan gagasan yang paling baik.

Sejarah menunjukkan bahwa setiap revolusi teknologi selalu mengubah cara manusia berpolitik. Namun satu hal tidak pernah berubah, bahwa kualitas demokrasi tetap ditentukan oleh kualitas manusianya. AI mungkin mampu membantu menghitung suara, menyusun strategi, bahkan menjawab pertanyaan pemilih. Akan tetapi, keputusan terakhir tetap berada di bilik suara, di tangan manusia yang masih memiliki akal sehat, hati nurani, dan kebebasan memilih.

Ditulis oleh Wurianto Saksomo, Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi.