Infrastruktur untuk Publik, Bappeda Ngawi Buka Arah Pembangunan Daerah
Infrastruktur dasar seperti jalan, penerangan umum, hingga rumah layak huni masih menjadi kebutuhan utama masyarakat Ngawi. Melalui program OPD Menyapa edisi Senin (16/12/2025), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Ngawi membuka ruang komunikasi publik untuk memaparkan arah kebijakan dan progres pembangunan infrastruktur daerah.
Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Ngawi Totok Sugiharto, menjelaskan bahwa Bappeda memiliki tugas menyusun perencanaan pembangunan daerah melalui RPJPD, RPJMD, dan RKPD. “Dalam visi daerah terdapat lima misi, dan yang sesuai dengan tema talkshow ini adalah misi keempat, yaitu meningkatkan kualitas infrastruktur guna percepatan pembangunan yang berkesinambungan,” ujarnya.
Totok menegaskan bahwa visi pembangunan Kabupaten Ngawi masih menempatkan sektor pertanian sebagai prioritas utama. “Ngawi merupakan lumbung pangan nasional, sehingga pembangunan infrastruktur diarahkan untuk mendukung sektor pertanian dan kesejahteraan masyarakat,” katanya.
Dalam talkshow tersebut, berbagai jenis infrastruktur dibahas, meliputi jalan, bangunan, penerangan jalan umum (PJU), irigasi, air bersih, sanitasi, persampahan, serta rumah tidak layak huni (RTLH). Aspirasi masyarakat paling banyak disampaikan terkait kondisi jalan. Menurut Totok, perbaikan jalan memiliki kewenangan masing-masing. “Ada jalan kabupaten, provinsi, dan nasional, sehingga penanganannya berbeda,” jelasnya.
Terkait progres jalan kabupaten, Totok menyampaikan bahwa kondisinya terus membaik. “Pada 2020 kondisi jalan masih 69 persen, dan pada 2025 sudah mencapai 97 persen. Sisanya ditargetkan selesai bertahap hingga 2030, khususnya di wilayah Ngawi Barat yang berbatasan dengan Karanganyar,” ungkapnya.
Pada sektor irigasi yang menopang pertanian, Totok menjelaskan bahwa Kabupaten Ngawi selama ini mendapatkan dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan berbagai program pemerintah pusat. “Sebagai lumbung pangan nasional, Ngawi mendapat kemudahan akses bantuan program irigasi,” katanya.
Menghadapi penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada 2026, Totok memastikan pembangunan infrastruktur publik tetap menjadi perhatian. “Perbaikan akan difokuskan pada pedestrian Jalan PB Sudirman, pedestrian Alun-alun, Taman Soekarno, serta penanganan bangunan utama Cagar Budaya Kepatihan,” ujarnya.
Untuk penanganan RTLH, pada 2026 direncanakan perbaikan sekitar 200 rumah. “Kami juga berharap dukungan dana CSR dapat membantu penanganan RTLH,” tambahnya. Sementara itu, kebutuhan PJU masih cukup besar. “Pada 2025 dibangun sekitar 300 titik PJU, dan pada 2026 dialokasikan 260 titik tambahan,” jelas Totok.
Melalui program OPD Menyapa, Bappeda Ngawi juga mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan. “Masukan masyarakat melalui SIPD masih dibuka hingga awal Januari dan akan menjadi acuan perencanaan pembangunan tahun 2027,” pungkasnya.
