Transformasi Digital UMKM Jadi Prioritas Penguatan Fondasi Ekonomi
Peserta pelatihan pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM menunjukkan produk yang dipasarkan melalui pasar digital di Banda Aceh, Aceh, Minggu (31/10/2021). Pelatihan yang diselenggarakan pengurus Pemuda Pancasila Kota Banda Aceh tersebut diikuti puluhan pemuda dengan tujuan untuk membangkitkan peran pemuda dalam pengembangan UMKM era digital ditengah pandemi COVID-19. ANTARA FOTO/Syifa Yulinnas./hp.
Kominfo – Transformasi dan penguatan ekosistem digital akan menjadi hal penting untuk diterapkan di tanah air. Akselerasi digitalisasi dari kota hingga desa merupakan kunci upaya percepatan pemulihan dan peningkatan daya saing ekonomi nasional, termasuk dalam meningkatkan produktivitas dan kinerja UMKM.
Peran UMKM sangat besar dalam pemulihan ekonomi nasional. Saat ini, terdapat 64,2 juta UMKM yang berkontribusi sebesar 61% terhadap PDB Indonesia. Dari sisi tenaga kerja, UMKM juga mampu menyerap 97% dari total tenaga kerja di negara ini atau sekitar 119,6 juta orang. Meski demikian, baru sekitar 17,5 juta pelaku UMKM yang masuk ke ekosistem digital dan memanfaatkan e-commerce.
“Dengan menggunakan teknologi digital secara optimal dalam menjalankan bisnisnya, UMKM bisa memperoleh sejumlah manfaat, antara lain akan mampu menjangkau basis konsumen yang lebih besar, meningkatkan pendapatan, memudahkan monitoring aktivitas usaha, serta menurunkan biaya, khususnya biaya pemasaran, logistik, dan pengiriman,” tutur Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto ketika menutup acara “Digitalisasi Nusantara Expo & Summit 2022” yang diinisiasi oleh KADIN Indonesia, secara virtual, dari Jakarta Pusat, Kamis (31/03).
Dalam hasil survei dari OVO dan CORE Indonesia tahun 2021 disebutkan bahwa 84% mitra UMKM merasa terbantu oleh adanya fasilitas pembayaran digital atau e-wallet selama pandemi. Bahkan 70% di antaranya mengalami peningkatan pendapatan harian sejak memanfaatkan layanan keuangan digital, 68% memperoleh akses layanan keuangan yang lebih luas, 71% melakukan pencatatan transaksi penjualan yang lebih teratur, dan 51 % mengaku lebih memahami penggunaan teknologi untuk mempertahankan usahanya. Dengan demikian, digitalisasi telah menunjang program peningkatan inklusi keuangan, khususnya bagi UMKM.
“Pemerintah bersama stakeholders terkait terus mendorong penguatan fondasi ekonomi nasional dengan menetapkan agenda transformasi digital UMKM sebagai salah satu prioritas. Beberapa program yang dijalankan antara lain adalah Akselerasi Pengembangan Wirausaha, Transformasi digital Koperasi dan UMKM, serta Penguatan Ekosistem Digital,” jelas Menko Airlangga.
Melalui Kementerian Koperasi dan UMKM, Pemerintah juga telah menetapkan beberapa target untuk pengembangan UMKM nasional ke depannya, seperti 24 juta UMKM harus on boarding di 2023 dan 30 juta di 2024, kemudian membentuk 500 unit koperasi modern berbasis digital di 2024, serta meningkatkan kontribusi ekspor UMKM hingga 17% pada 2024.
Adapun dari sisi pembiayaan UMKM, beberapa kebijakan yang dilaksanakan meliputi peningkatan porsi kredit UMKM sebesar 20% di 2022 dan dinaikkan secara bertahap menjadi 30% di 2024. Holding BUMN juga dibentuk untuk pembiayaan ultra mikro, penyediaan skema KUR Super Mikro, integrasi program Kartu Prakerja dengan KUR, KUR bagi korporatisasi petani dan nelayan, serta yang tak kalah penting adalah melanjutkan kebijakan restrukturisasi kredit dan relaksasi administrasi bagi calon debitur KUR.
Untuk mendukung pengembangan program KUR, Pemerintah telah meningkatkan plafon KUR di tahun 2022 menjadi sebesar Rp373,17 triliun atau meningkat 30% dari tahun lalu, serta mensubsidi bunga KUR sehingga bunga KUR menjadi hanya sebesar 3% sampai dengan Desember 2022. “Hal ini merupakan wujud kehadiran Pemerintah dalam membantu UMKM mengakses pembiayaan usaha yang terjangkau,” imbuh Menko Airlangga.
Selanjutnya, terdapat Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) melalui Gerakan Bangga Buatan Indonesia (BBI) dan prioritasi pengadaan barang dan jasa dalam e-katalog LKPP, dengan target 1 juta UMKM on boarding di 2022, serta arahan Presiden terkait target belanja Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM oleh Kementerian/Lembaga, Pemda, dan BUMN sebesar Rp400 triliun di tahun ini.
“Kita masih membutuhkan banyak SDM digital yang handal, termasuk untuk mendukung pengembangan UMKM di tanah air. Untuk itu, Pemerintah akan terus mendorong pengembangan wirausaha nasional, sehingga dapat tercipta lebih banyak wirausaha muda yang maju dan produktif untuk bersaing di pasar global,” pungkas Menko Airlangga.
