April 20, 2024

Ngawi kamis 16 Maret 2017 Pemerintah Kabupaten Ngawi melalui Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembanagan (BAPPELITBANG) menyelenggarakan Musrenbang dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2018. Bertempat di Pendopo Wedya Graha acara dihadiri Bupati Ngawi Budi Sulistyono, Wabup Ngawi Ony Anwar Harsono, Plt. Sekda kabupaten Ngawi Mokh. Sodiq Triwidiyanto, Ketua DPRD Ngawi Dwi Riyanto Jadmiko, Asisten, Staf Ahli, unsur Forpimda, Kepala OPD Kabupaten Ngawi dan Camat se Kabupaten Ngawi.

Proses penyusunan RKPD tahun 2018 dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksaan Musrenbang RKPD, Perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD melalui peraturan Kepala Daerah. Tema RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2018 mengacu pada arah pembangunan dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Ngawi tahun 2005 – 2025 pada tahapan RPJMD ke 3 yaitu Pengembangan infrastruktur yang kuat guna menunjang investasi dan perekonomian dengan menekankan pada industrialisasi serta penyerapan tenaga kerja.

Program ini disusun untuk melanjutkan program pembangunan dan meningkatkan pencapaian target-target yang telah tercapai dalam pembangunan Kabupaten Ngawi. Adapun maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) bertujuan untuk memberikan pedoman perencanaan bagi semua stakeholders (pemangku kepentingan) dalam proses Pembangunan untuk jangka pendek.

Penyusunan RKPD Kabupaten Ngawi tahun 2018 yaitu menjabarkan arahan umum RPJMD tahun 2016-2021 dengan memperhatikan hasil kajian mengenai isu strategis yang terkait dengan penyelenggaraan penerintahan dan pembangunan tahun 2018, merancang kegiatan prioritas pembangunan berdasarkan kebutuhan masyarakat, memberikan pedoman perangkat daerah (PD) dalam meyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Sebagai acuan dalam penyusunan KUA (Kebijakan Umum Anggaran), PPAS ( Prioritas Plafon Anggaran Sementara), dan APBD (Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah) tahun 2018 dan sebagai dasar sekaligus tolak ukur keberhasilan pembangunan sedangkan tujuannya memberikan jaminan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan antar wilayah,antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintah, memberikan perencanaan alokasi sumberdaya dalam pembangunan daerah yang efesien dan efektif , menjadi acuan bagi seluruh komponen masyarakat, karena memuat arah dan kebijakan pembangunan.

Dalam sambutannya Kepala Bakorwil Madiun DR. Supriyanto SH,MM mengatakan penyusunan RKPD harus memiliki sinergitas dengan dokumen perencanaan nasional dan dokumen perencanaan provinsi sehingga terjadi sinergitas pembangunan antara Nasional, Provinsi dan Kabupaten . Disampaikan juga pertumbuhan ekonomi secara umum di Jawa Timur mengalami peningkatan.

Mewakili Ketua DPRD Kabupaten Ngawi Dwi Riyanto Jadmiko wakil ketua III Maryoto mengatakan Musrenbang diawali dari proses panjang penyusunan Musrenbangdes dalam penyusunan APBD tahun 2018 oleh karena itu Pemerintah Kabupaten (executive) dan DPRD (Legislative) harus menyusun anggaran dengan memprioritaskan guna mewujudkan pembangunan Ngawi selama setahun kedepan tahun 2018.

Pada kesempatan tersebut Bupati Ngawi Ir. Budi Sulistyono dalam sambutannya mengatakan ukuran keberhasilan dari Musrenbang adalah RPJMD apa yang sudah dicapai dan mana yang belum, ada kendala apa yang dihadapi sebagai evaluasi selanjutnya. Lebih lanjut Budi Sulistyono mekankan di beberapa sektor mulai dari sektor pertanian yang perlu ditingkatkaan lagi tentang luas tanam dan produksi padi serta tentang harga jual yang mengalami penurunan, bidang kesehatan meningkatkan pelayanan masyarakat dengan baik untuk memperoleh akses kesehatan yang adil dan merata, dengan dilewatinya jalan tol diharapkan bidang ekonomi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat Ngawi, bidang pariwisata meningkatkan kunjungan wisata ke kabupaten Ngawi karena Ngawi mempunyai potensi wisata yang tidak kalah dengan daerah lain, bidang Industri dan UKM agar meningkatkan hasil usahanya dengan mempunyai pasar dan untuk bidang pendidikan agar memberantas buta huruf dan memberikan pendidikan yang baik bagi anaka-anak. Rapat teknis pembahasan utama dibagi 3 hal meliputi bidang Prasarana Wilayah, bidang ekonomi, serta bidang Pemerintahan dan kemasyarakatan. Adapun tempat rapat dilaksanakan di 3 tempat yaitu Aula Bappelitbang, kantor PKK dan aula kesenian sebelah timur pendopo Wedya Graha.